BATAM. Dugaan praktik pemerasan yang menyeret dua perwira di lingkungan Polsek Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), menjadi sorotan serius. Peristiwa ini bukan hanya menyangkut dugaan pelanggaran hukum oleh oknum aparat, tetapi juga menjadi ujian terhadap integritas, profesionalisme, serta komitmen pembenahan internal institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Dua perwira yang dikabarkan diamankan personel Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) pada Kamis (12/11/2026) masing-masing merupakan Kapolsek Sagulung berinisial Iptu YSF dan Kanit Reskrim Polsek Sagulung berinisial Ipda R.
Keduanya diduga memiliki keterkaitan dengan perkara dugaan pemerasan terhadap seseorang yang berstatus tersangka dalam kasus narkotika.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Ipda R lebih dahulu diamankan saat diduga melakukan transaksi penyerahan uang di wilayah Kecamatan Sagulung. Dari proses pemeriksaan dan pengembangan informasi, Kapolsek Sagulung Iptu YSF turut dikaitkan dengan perkara tersebut.
Jika dugaan tersebut terbukti, persoalan ini menjadi sangat serius. Sebab, kewenangan kepolisian yang semestinya digunakan untuk menegakkan hukum justru diduga disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
Menanggapi persoalan tersebut, Moody Arnold Timisela menyampaikan keprihatinan sekaligus mendesak pimpinan Polri agar tidak menganggap kasus ini sebagai persoalan internal biasa.
Secara khusus, Moody meminta agar Ipda R dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) apabila terbukti melakukan pelanggaran berat, serta diproses melalui jalur hukum pidana sesuai ketentuan yang berlaku.
“Persoalan ini harus ditangani secara serius. Saya mendesak agar Ipda R dijatuhi sanksi PTDH dan diproses secara pidana apabila terbukti terlibat. Penanganannya jangan hanya berhenti pada pemeriksaan internal, tetapi juga harus memberikan kepastian hukum,” tegas Moody.
Menurutnya, dugaan penyalahgunaan jabatan oleh anggota kepolisian merupakan persoalan yang tidak boleh dianggap sepele. Terlebih, apabila kewenangan dalam menangani perkara hukum diduga dimanfaatkan untuk menekan atau mengambil keuntungan dari seseorang yang sedang berhadapan dengan proses hukum.
Moody juga menyinggung adanya informasi dari sejumlah sumber yang menyebut dugaan tindakan serupa pernah terjadi sebelumnya. Bahkan, beberapa pihak disebut-sebut pernah mengalami kejadian yang diduga berkaitan dengan oknum tersebut.
Atas informasi itu, ia meminta Propam dan jajaran pimpinan Polri melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, termasuk menelusuri kemungkinan adanya korban lain yang belum berani menyampaikan laporan.
Menurutnya, pengusutan perkara tidak boleh hanya terfokus pada satu peristiwa. Setiap informasi, bukti, dan keterangan dari pihak yang merasa dirugikan harus ditindaklanjuti secara profesional agar dugaan pelanggaran dapat diungkap secara utuh.
**Program 100 Hari Kapolri, Komitmen Bersih-Bersih Polri Dipertanyakan
Desakan tersebut juga menjadi ujian bagi komitmen program 100 hari kerja Kapolri dalam melakukan pembenahan internal dan membersihkan institusi Polri dari oknum-oknum yang diduga menyalahgunakan kewenangan.
Program bersih-bersih terhadap personel yang mencederai kepercayaan masyarakat diharapkan tidak sekadar menjadi slogan atau agenda seremonial, melainkan diwujudkan melalui tindakan tegas, transparan, dan terukur hingga ke tingkat kepolisian sektor (Polsek).
Menurut Moody, dugaan pemerasan yang menyeret dua perwira di Polsek Sagulung harus menjadi perhatian serius pimpinan Polri. Momentum ini sekaligus menjadi pembuktian apakah semangat pembenahan institusi benar-benar dijalankan atau hanya sebatas pernyataan di tingkat pimpinan.
“Kalau memang Polri berkomitmen melakukan bersih-bersih terhadap oknum yang merusak citra institusi, maka kasus seperti ini harus ditangani secara terbuka dan tegas. Jangan sampai program pembenahan hanya terdengar di tingkat pimpinan, tetapi tidak dirasakan masyarakat. Siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan harus ditindak sesuai aturan, baik melalui sidang etik maupun proses pidana,” tegasnya.
Ia berharap langkah penindakan dalam perkara ini menjadi bukti nyata bahwa institusi Polri tidak memberikan ruang bagi praktik penyalahgunaan jabatan, terlebih jika kewenangan penegakan hukum diduga dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
Moody juga menegaskan bahwa jabatan maupun kedudukan seseorang tidak boleh menjadi alasan untuk memperoleh perlakuan istimewa dalam proses pemeriksaan.
“Jangan ada yang mendapat perlakuan istimewa. Siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai aturan hukum. Masyarakat membutuhkan aparat kepolisian yang menjunjung tinggi integritas dan amanah dalam menjalankan tugas,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengajak masyarakat yang merasa pernah mengalami tindakan serupa agar tidak ragu menyampaikan informasi maupun melaporkannya melalui saluran resmi yang tersedia. Ia berharap setiap laporan ditindaklanjuti secara serius dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap pelapor dan saksi.
Menurutnya, persoalan ini harus menjadi momentum bagi institusi Polri untuk memperkuat pengawasan internal sekaligus membuktikan bahwa tidak ada toleransi terhadap personel yang terbukti menyalahgunakan kewenangan.
Menjaga kehormatan institusi kepolisian, lanjutnya, tidak cukup hanya melalui pernyataan dan komitmen. Diperlukan tindakan nyata, termasuk penindakan terhadap setiap personel yang terbukti melakukan pelanggaran, tanpa memandang pangkat maupun jabatan.
Kepercayaan masyarakat merupakan modal penting bagi kepolisian dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Karena itu, transparansi, integritas, dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam setiap proses penanganan perkara.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut dari jajaran pimpinan Polri maupun pihak terkait. Redaksi masih membuka ruang konfirmasi dan hak jawab bagi pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.
Seluruh dugaan yang disampaikan tetap harus diuji melalui proses pemeriksaan dan pembuktian sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati sampai terdapat putusan hukum yang berkekuatan tetap.





