Palembang. Kondisi memprihatinkan masih dialami sejumlah warga miskin di Palembang, salah satunya Lia (34), ibu rumah tangga yang tinggal bersama suami dan tiga anaknya di kawasan Kertapati. Dalam keterbatasan ekonomi, Lia berharap pemerintah hadir melalui bantuan sosial (bansos), namun harapan itu kian memudar.
Setiap hari, keluarga ini menggantungkan hidup dari penghasilan sang suami sebagai pengamen jalanan. Namun, pendapatan yang diperoleh jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. “Kadang cuma dapat Rp50 ribu, kadang malah pulang nggak bawa uang sama sekali,” ujar Lia lirih saat ditemui wartawan, Kamis (31/7).
Lia mengaku pernah disurvei oleh tim Program Keluarga Harapan (PKH) beberapa tahun lalu, namun hingga kini tak ada kejelasan tindak lanjut. “Cuma disurvei, habis itu hilang begitu saja. Kami seperti tidak dianggap,” tuturnya dengan mata berkaca-kaca.
Yang membuat hati Lia semakin perih, ia melihat sejumlah penerima bansos di lingkungannya justru hidup dalam kondisi ekonomi lebih baik. “Kalau dibandingkan dengan kami, ibarat bumi dan langit,” keluhnya.
Putus asa karena tidak mendapat tanggapan dari jalur resmi, Lia kini menaruh harapan kepada salah satu wakil rakyat dari DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Firmansyah Hakim, SH. Ia meminta agar legislator dari Fraksi Nasdem yang duduk di Komisi V itu segera turun tangan.
“Kami mohon Bapak Firmansyah menindaklanjuti ini. Panggil pihak-pihak terkait penyaluran PKH di Kertapati, periksa datanya, pertanggungjawabannya. Ini uang negara, harus transparan,” tegas Lia.
Ia juga mendorong DPRD membentuk tim khusus yang turun langsung ke lapangan untuk mengecek kembali kelayakan para penerima bansos. “Kalau memang masih ada yang kehidupannya sudah mapan tapi masih dapat bantuan, tolong itu dihentikan. Banyak yang lebih pantas,” imbuhnya.
Lia menduga penyaluran bantuan masih sarat praktik pilih kasih. “Kalau tidak dekat dengan RT atau kelurahan, tidak masuk data. Kami minta keadilan.”
Menanggapi hal ini, Firmansyah Hakim saat dikonfirmasi menyatakan akan segera menindaklanjuti dengan meminta data lengkap warga miskin dari masyarakat. “Segera kumpulkan datanya, serahkan ke Pak Lurah,” ujarnya singkat.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Palembang, Agus Rizal, ketika dimintai keterangan menyarankan agar media berkoordinasi langsung dengan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Kabid PJS). “Untuk teknisnya, koordinasi langsung ke Kabid PJS,” jawab Agus singkat.
