Padang. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah (pemda) di seluruh Indonesia untuk aktif mendampingi proses pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih. Ia menegaskan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah mengeluarkan surat edaran mengenai pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Kopdeskel yang melibatkan kepala daerah dan sekretaris daerah (sekda).
Hal itu disampaikan Bima dalam acara Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Kopdeskel Merah Putih di Auditorium Kantor Gubernur Sumatera Barat, Kota Padang, Kamis (29/5/2025).
“Satgas Kopdeskel tidak hanya bertugas menyiapkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk biaya pencatatan akta notaris. Mereka juga harus memastikan koperasi benar-benar terbentuk, terdaftar, dan dipahami oleh para pengurus,” ujar Bima.
Ia mengapresiasi pemda di Sumatera Barat yang telah menyelesaikan proses musyawarah pembentukan Kopdeskel. Menurutnya, keberhasilan pembentukan koperasi akan menjadi cerminan kinerja kepala daerah dalam membina pengurus di tingkat lokal.
Bima juga menyebutkan bahwa Kementerian Dalam Negeri akan menyediakan pendampingan teknis melalui Balai Pemerintahan Desa. Selain itu, dukungan juga akan datang dari Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Lebih jauh, ia menyampaikan bahwa pengelolaan Kopdeskel Merah Putih akan melibatkan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Pos Indonesia dan Bulog. Ia pun menekankan pentingnya memilih unit usaha koperasi yang relevan dengan potensi lokal.
“Tidak bisa disamaratakan. Di desa-desa, usaha tani dan kelautan bisa jadi unggulan, sedangkan di kelurahan mungkin fokus pada sembako dan kebutuhan harian,” jelasnya.
Bima menambahkan, pembentukan Kopdeskel Merah Putih merupakan bagian dari strategi Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pemerataan pembangunan hingga ke level desa, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
“Pertumbuhan ekonomi harus bisa ‘melompat ke atas’ dan ‘menetes ke bawah’. Koperasi adalah pijakan utamanya,” katanya.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, jajaran pejabat kementerian terkait, serta para kepala daerah se-Sumbar.
