Batam – Kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sekupang kembali menuai sorotan. Sejumlah warga mengeluhkan lambannya proses administrasi hingga kesalahan dalam penerbitan dokumen yang dinilai merugikan masyarakat.
Peristiwa tersebut terjadi pada Senin (6/4/2026), ketika seorang warga yang enggan disebutkan namanya harus menunggu hampir empat jam hanya untuk mengurus satu lembar surat administrasi. Ironisnya, dokumen yang diterbitkan justru mengalami kesalahan sehingga proses harus diulang dari awal.
“Sudah menunggu sekitar tiga jam, begitu selesai malah keliru. Harus diulang lagi dari awal. Ini bukan pelayanan, ini pemborosan waktu,” ujarnya dengan nada kecewa.
Keluhan tidak hanya berhenti pada lamanya proses. Warga juga menyoroti rendahnya ketelitian aparatur dalam bekerja, yang dinilai mencerminkan lemahnya profesionalisme serta pengawasan internal.
Situasi semakin diperparah dengan ketidakhadiran pejabat berwenang yang seharusnya menandatangani dokumen, meski masih dalam jam pelayanan. Akibatnya, warga terpaksa pulang tanpa kepastian.
“Kalau pejabatnya tidak ada saat jam kerja, ini kelalaian atau memang dibiarkan? Siapa yang bertanggung jawab?” kata warga lainnya.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik terkait standar pelayanan di Kecamatan Sekupang, yang dinilai belum berjalan optimal.
Lambannya proses, kesalahan administrasi, hingga absennya pejabat memperkuat dugaan adanya persoalan sistemik dalam tata kelola pelayanan.
Saat dikonfirmasi, Camat Sekupang, Erzan, menyebut bahwa keterlambatan pelayanan merupakan hal yang “biasa” karena adanya proses pemeriksaan berkas. Ia juga menyampaikan akan berkoordinasi dengan Sekretaris Camat (Sekcam), namun hingga berita ini diturunkan belum ada kejelasan lanjutan.
Pernyataan tersebut justru memicu reaksi dari masyarakat. Warga menilai, sikap pimpinan yang terkesan permisif dapat berdampak pada menurunnya disiplin dan kinerja aparatur di lapangan.
“Kalau pimpinan menganggap ini hal biasa, jangan heran kalau pelayanan di bawah jadi amburadul. Ini soal kepemimpinan,” tegas seorang warga.
Masyarakat pun mendesak Pemerintah Kota Batam untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan di Kecamatan Sekupang.
Selain itu, warga juga meminta adanya sanksi tegas terhadap aparatur yang lalai, termasuk pejabat yang tidak menjalankan tugas di jam kerja.
Pelayanan publik, menurut warga, bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan representasi kehadiran negara di tengah masyarakat. Ketika pelayanan tidak berjalan maksimal, yang terdampak bukan hanya citra instansi, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Kini, sorotan tertuju pada langkah konkret pemerintah dalam membenahi kondisi tersebut. Pertanyaannya, apakah evaluasi akan segera dilakukan, atau keluhan masyarakat kembali berlalu tanpa perubahan berarti.
