BATAM — Pernyataan resmi PT PLN Batam yang menyebut informasi pemadaman listrik selama tiga hari berturut-turut dan pembatasan nyala listrik enam jam sebagai hoaks menuai sorotan. Wakil Ketua I PWMOI Kepri, Mitra Julias Tama, angkat bicara dan meminta PLN tidak hanya berpatokan pada klarifikasi di atas kertas, tetapi juga melihat kondisi nyata yang dialami masyarakat.
Mitra menegaskan, berdasarkan informasi dan laporan yang diterimanya, pemadaman listrik kembali terjadi di sejumlah wilayah Batam center, di antaranya Nagoya, Lubuk Baja, dan Batu Ampar. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai keandalan pasokan listrik serta kesesuaian antara pernyataan resmi PLN dan kenyataan yang dirasakan pelanggan.
“Kalau PLN menyatakan informasi pemadaman tiga hari dan pembatasan nyala listrik enam jam adalah hoaks, silakan jelaskan secara terbuka apa yang sebenarnya terjadi. Sebab, laporan pemadaman yang kembali terjadi di sejumlah kawasan Batam tidak bisa begitu saja diabaikan,” tegas Mitra Julias Tama.
Menurutnya, masyarakat tidak cukup hanya disuguhi bantahan atau klarifikasi. Pelanggan membutuhkan kepastian mengenai penyebab listrik padam, wilayah terdampak, estimasi waktu pemulihan, serta langkah konkret untuk mencegah kejadian serupa berulang.
Mitra juga mengingatkan agar istilah hoaks digunakan secara tepat. Jika informasi mengenai pemadaman terencana selama tiga hari memang tidak pernah dikeluarkan PLN, perusahaan berhak meluruskannya. Namun, hal tersebut berbeda dengan laporan masyarakat mengenai pemadaman yang benar-benar terjadi di lapangan.
“Jangan sampai klarifikasi tentang informasi yang tidak benar justru menutupi persoalan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Kalau pengumuman pemadaman tiga hari itu hoaks, silakan bantah. Tetapi, bagaimana dengan listrik yang kembali padam? Itu yang harus dijelaskan kepada pelanggan,” ujarnya dengan nada kritis.
Ia meminta PLN Batam menyampaikan informasi secara transparan mengenai gangguan kelistrikan yang terjadi, termasuk penyebab pemadaman di kawasan Nagoya, Lubuk Baja, dan Batu Ampar apabila wilayah-wilayah tersebut masuk dalam daftar terdampak.
Mitra menilai, kepercayaan masyarakat tidak cukup dibangun melalui unggahan klarifikasi di media sosial. Kepercayaan harus dibuktikan melalui pelayanan yang andal, komunikasi yang terbuka, serta respons cepat ketika masyarakat mengalami gangguan pasokan listrik.
Sebagai Wakil Ketua I PWMOI Kepri, Mitra mendorong PLN Batam memberikan penjelasan resmi yang spesifik terhadap laporan pemadaman terbaru, bukan sekadar mengulang pernyataan bahwa informasi tertentu merupakan hoaks.
“Pertanyaannya sederhana: informasi mana yang hoaks, dan apa penjelasan PLN atas pemadaman yang kembali dikeluhkan warga? Masyarakat berhak mendapatkan jawaban yang jelas, bukan dibuat bingung oleh perbedaan antara klarifikasi resmi dan kondisi yang mereka alami,” tutup Mitra.
Hingga berita ini disusun, laporan pemadaman di sejumlah kawasan tersebut perlu dikonfirmasi lebih lanjut melalui data gangguan dan keterangan resmi PLN Batam. Penyebab serta cakupan pemadaman belum dapat dipastikan hanya berdasarkan laporan yang diterima.
Catatan redaksi: Klarifikasi PLN yang beredar bertanggal 13 Oktober 2026 membantah adanya pengumuman pemadaman terencana selama tiga hari dan pembatasan nyala listrik enam jam. Bantahan itu tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa tidak terjadi pemadaman di wilayah tertentu. PLN Batam perlu memberikan penjelasan spesifik mengenai laporan gangguan terbaru agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan berimbang.
