Batam. 2 Juni 2025 — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Batam menggelar audiensi dengan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Kepulauan Riau, Dwi Ajeng Sekar Respaty, Senin (2/6), di Kantor DPD RI Kepulauan Riau, Jalan Raja H. Fisabilillah, Batam Kota.
Audiensi ini menjadi ruang diskusi terbuka antara mahasiswa dan perwakilan legislatif dalam membahas sejumlah isu strategis, mulai dari pengelolaan sumber daya kelautan, wilayah perbatasan, hingga permasalahan ketenagakerjaan dan keselamatan lalu lintas di Kota Batam.
Kepri sebagai Wilayah Maritim Strategis
Ketua DPC GMNI Batam, Diki Candra, membuka diskusi dengan menyoroti posisi strategis Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Vietnam.
“Kepri memiliki potensi besar di sektor kelautan, perikanan, energi, hingga pariwisata bahari. Wilayah ini seharusnya menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi daerah,” ujar Diki.
Ia juga menekankan peran penting Batam sebagai pusat perdagangan bebas dan industri, yang ditunjang infrastruktur modern serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) seperti Nongsa Digital Park dan Batam Aero Technic.
Sorotan terhadap Keselamatan Transportasi
Masalah keselamatan lalu lintas juga menjadi sorotan dalam audiensi tersebut. Sumber Sitepu, kader GMNI dari Komisariat UNRIKA, menyoroti tingginya angka kecelakaan yang didominasi oleh kendaraan berat.
“Truk-truk besar melintas tanpa batas waktu, dari pagi hingga malam. Ini melanggar Pasal 133 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” tegas Sumber.
Data dari Polresta Barelang mencatat 896 kasus kecelakaan lalu lintas sepanjang 2024, dengan 76 korban jiwa. Banyak di antaranya disebabkan oleh kendaraan industri yang tidak laik jalan serta kurangnya pengawasan terhadap jam operasional.
“Sudah sejak 2020, Dishub Batam mengklaim mengusulkan pembatasan jam operasional ke DPRD. Tapi sampai sekarang belum ada Perda yang diterbitkan. Pemerintah seolah abai terhadap keselamatan warganya,” tambahnya.
Isu Ketenagakerjaan di PT Maruwa
Fachrul Anwar, kader GMNI dari DPK Hukum UNRIKA, mengangkat persoalan ketenagakerjaan di PT Maruwa Indonesia. Ia menilai pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang terjadi akibat akuisisi perusahaan tidak disertai penyelesaian hak-hak karyawan.
“Banyak pekerja tidak menerima pesangon. Bahkan gaji terakhir belum dibayarkan. Ini jelas bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” ungkap Fachrul.
Ia juga menyesalkan minimnya respons dan komunikasi dari Dinas Tenaga Kerja Kota maupun Provinsi, yang dinilai memperparah ketidakpastian dan membuka ruang bagi spekulasi publik.
Respons DPD RI: RUU Daerah Kepulauan Jadi Prioritas
Menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan, Senator Dwi Ajeng Sekar Respaty mengungkapkan bahwa DPD RI telah mengusulkan empat Rancangan Undang-Undang (RUU) strategis untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Salah satunya adalah RUU tentang Daerah Kepulauan.
“Empat RUU itu antara lain Pengelolaan Perubahan Iklim, Masyarakat Hukum Adat, Revisi UU Pemerintahan Daerah, dan Daerah Kepulauan. Kami harap semua pihak, termasuk mahasiswa, ikut mengawal prosesnya,” ujar Sekar.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara lembaga negara dan organisasi kepemudaan seperti GMNI dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif dan inklusif.
“Masukan dari GMNI akan kami tampung dan tindak lanjuti, terutama terkait pembatasan jam operasional kendaraan industri dan penyelesaian sengketa ketenagakerjaan,” katanya.
Komitmen Lanjutan
Audiensi ini menjadi cerminan kuatnya peran mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik dan menyuarakan aspirasi masyarakat. GMNI berharap, pertemuan ini dapat menjadi langkah awal dari kolaborasi berkelanjutan antara elemen pemuda, pemerintah daerah, dan lembaga legislatif pusat.
“Isu-isu strategis yang kami sampaikan membutuhkan respons konkret. Kami berharap ini tidak berhenti di ruang diskusi, tapi berlanjut menjadi kebijakan nyata yang berpihak pada rakyat,” tutup Diki.
