BATAM – Kota Batam kembali menorehkan capaian membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan laporan terbaru Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Batam tercatat sebagai salah satu dari sebelas kota di Indonesia dengan tingkat kemandirian fiskal tertinggi.
Capaian ini disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, dalam pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) yang digelar di Surabaya, Kamis (8/5/2025).
Dalam kesempatan itu, Batam dinyatakan sejajar dengan kota-kota besar seperti Surabaya, Semarang, Bekasi, Tangerang Selatan, Denpasar, Tangerang, Bogor, Bandung, dan Medan, sebagai daerah dengan kapasitas fiskal yang kuat.
“Ini artinya, kota-kota tersebut, mampu membiayai pembangunan dan operasional pemerintahannya sendiri, tanpa terlalu bergantung pada transfer dari pusat,” ujar Bima Arya.
Dari 546 daerah yang dievaluasi, hanya 26 yang masuk kategori “kuat secara fiskal”. Rinciannya, 11 provinsi, 4 kabupaten, dan 11 kota. Sementara itu, 27 daerah masuk kategori “sedang”, dan sisanya—sebanyak 493 daerah—masih dinilai lemah secara fiskal, menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap dana pusat.
Bima Arya menambahkan bahwa untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, setiap daerah perlu memperkuat kemampuan keuangan daerahnya. Salah satu caranya adalah dengan mengelola anggaran secara efisien.
“Efisiensi bukan sekadar menghemat, tapi menciptakan ruang fiskal yang kuat dan berkelanjutan. Ini bagian dari cara baru dalam membangun pemerintahan yang efektif,” tambahnya.
Ia juga mengapresiasi kota-kota yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, daerah yang bisa mengandalkan PAD menunjukkan tingkat kemandirian dan daya saing yang tinggi.
Sementara ini, Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan rasa syukurnya atas pencapaian ini. Ia menyebut, keberhasilan tersebut merupakan buah dari kerja keras seluruh elemen pemerintahan dan arah kebijakan yang konsisten dalam memaksimalkan potensi lokal.
“Alhamdulillah, ini menandakan kita berada di jalur yang tepat. Tapi kita tidak boleh cepat puas. Masih banyak tantangan yang harus kita selesaikan, seperti penanganan banjir, pengelolaan sampah, hingga isu ketenagakerjaan,” kata Amsakar, Jumat (9/5).
Amsakar juga menekankan bahwa kemandirian fiskal ini harus diiringi dengan peningkatan kualitas belanja daerah. Menurutnya, setiap rupiah dari APBD harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Yang terpenting bukan hanya besar kecilnya serapan anggaran, tapi bagaimana belanja itu tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga,” tambahnya.
Dari sisi kinerja anggaran, realisasi pendapatan Batam pada Triwulan I Tahun Anggaran 2025 mencapai 32,80 persen, menempatkan kota ini di posisi kelima nasional. Denpasar menempati peringkat pertama dengan capaian 34,52 persen, disusul Kota Bau-Bau, Banjarbaru, dan Bukittinggi.
Sementara itu, realisasi belanja daerah Batam tercatat sebesar 22,51 persen, berada di urutan kesembilan secara nasional. Kota Dumai tercatat paling tinggi dengan 24,42 persen, disusul Ternate, Salatiga, Cimahi, Banjar, Padang Panjang, Banda Aceh, dan Serang.
