Batam. Ketua DPD GRIB JAYA Provinsi Kepulauan Riau, Junaidi Eddy, turun langsung menemui para karyawan PT Ghim Li Indonesia yang terdampak penutupan perusahaan di kawasan Batam Centre, Selasa (22/9/2026).
Dalam kunjungannya, Junaidi Eddy menyerahkan bantuan sembako untuk mendukung keberlangsungan dapur umum yang dibangun dan dikelola para pekerja. Dapur tersebut menjadi salah satu upaya karyawan memenuhi kebutuhan makan sehari-hari di tengah ketidakpastian kondisi pekerjaan dan hak-hak mereka.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan sejumlah pekerja kepada Junaidi Eddy, kondisi mereka saat ini semakin sulit. Para pekerja mengaku menghadapi berbagai persoalan ekonomi setelah tidak lagi memperoleh penghasilan secara normal.
Sejumlah pekerja menyebut kesulitan membayar cicilan rumah maupun kendaraan. Mereka juga mengaku mulai kesulitan memenuhi kebutuhan pendidikan anak, membayar tagihan listrik dan air, hingga memenuhi kebutuhan kesehatan keluarga.
Kondisi tersebut, menurut Junaidi Eddy, menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi para pekerja bukan hanya menyangkut hubungan industrial, tetapi telah berdampak langsung terhadap kehidupan keluarga.
Dalam bantuan tersebut, sejumlah kebutuhan pokok disalurkan untuk dapur umum, antara lain beras, teh, kopi, gula, mi instan, telur dan bahan kebutuhan lainnya.
“Saya turut prihatin dengan kondisi rekan-rekan karyawan PT Ghim Li. Mereka menghadapi situasi yang sangat berat. Karena itu, kami hadir bukan hanya untuk memberikan bantuan sembako, tetapi juga memberikan dukungan moral bahwa mereka tidak sendirian,” ujar Junaidi Eddy.
Ia menilai pemerintah perlu segera mengambil langkah konkret untuk memastikan persoalan hak para pekerja mendapatkan kepastian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Junaidi Eddy juga meminta pemerintah memfasilitasi penyelesaian berbagai kewajiban perusahaan terhadap pekerja, termasuk persoalan upah, jaminan sosial dan hak-hak pekerja lainnya yang menurut para karyawan masih belum mendapatkan kepastian.
Selain penyelesaian hak, ia mendorong pemerintah mencari solusi terhadap keberlanjutan pekerjaan para karyawan yang terdampak.
Menurutnya, apabila hubungan kerja berakhir dan perusahaan tidak lagi beroperasi, pemerintah perlu membuka ruang koordinasi dengan perusahaan-perusahaan lain di kawasan industri Batam untuk membantu penyerapan tenaga kerja terdampak.
“Jangan sampai persoalan ini berujung pada pengangguran massal. Pemerintah harus hadir mencari solusi, termasuk membuka peluang agar para pekerja yang kehilangan pekerjaan dapat kembali bekerja,” tegasnya.
Junaidi Eddy juga menyatakan bahwa apabila dalam proses penyelesaian persoalan tersebut nantinya ditemukan dugaan pelanggaran hukum, unsur kesengajaan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pekerja, maka pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Ini bukan sekadar persoalan perusahaan. Ada ribuan anggota keluarga yang menggantungkan hidup dari pekerjaan tersebut. Karena itu, kami berharap pemerintah benar-benar serius dan cepat mengambil langkah,” katanya.
Ia menegaskan GRIB JAYA akan terus memantau perkembangan persoalan tersebut dan mendampingi para pekerja dalam memperjuangkan kepastian atas hak-hak mereka.
Sementara itu, dapur umum yang dikelola para karyawan masih terus beroperasi. Para pekerja secara bergantian menjaga lokasi sambil menunggu kepastian penyelesaian persoalan dari pihak perusahaan maupun pemerintah.
Hingga berita ini disusun, informasi mengenai proses penyelesaian hak-hak pekerja tersebut masih menunggu keterangan resmi dari pihak PT Ghim Li Indonesia dan instansi pemerintah terkait.
